Contohsoal geografi kelas 10 semester 1 dan semester 2 kurikulum 2013 untuk kisi kisi latihan soal uas mid semester berupa soal pilihan . Contoh soal pilihan ganda geografi kelas x semester 2 beserta kunci jawabannya 1.lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan .
Contoh Soal PKN Kelas 10 Contoh Soal PKN Kelas 10Sebarkan iniPosting terkait Berikut materi soal dan jawabannya. 1. Pengertian negera sebagai organisasi kekuasaan dipelopori oleh…. a. Aristoteles b. Logeman c. Rousseau d. Plato d. Montesquieu Jawaban b 2. Menurut Ernest Renan, bangsa terjadi karena adanya…. a. kepentingan umum b. kesamaan bahasa c. kehendak untuk bersatu d. komunitas politik e. persatuan nasib Jawaban c 3. Meskipun tidak saling kenal, para anggota bangsa selalu memandang satu sama lain sebagai saudara. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa itu memiliki ciri…. a. batas wilayah yang jelas b. pemerintah yang berdaulat c. adanya solidaritas d. mempunyai keharmonisan e. komunitas politik yang dibayangkan Jawaban c 4. Pengertian negara sebagai organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesa antara kemerdekaan universal dengan kemerdekaan invidual. Hal ini disebut negara sebagai organisasi…. a. kesusilaan b. politik c. kekuasaan d. kemasyarakatan e. manusia Jawaban a 5. Dua konsep kelautan pada zaman dahulu yang menimbulkan masalah internasional tentang batas wilayah laut suatu negara adalah…. a. res nulius dan res communis b. nusailara dan anchipelago c. maritim dan kontinental d. zona ekonomi eksklusif e. landas benua Jawaban a 6. Semua peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan disahkan oleh lembaga yang berwenang berlaku untuk semua orang merupakan sifat hakikat negara….. a. memaksa b. monopoli c. permanen e. absolut Jawaban c 7. Berikut ini yang membedakan penduduk dan bukan penduduk adalah…. a. hak b. kewajiban c. aturan hukum d. domisili e. hak dan kewajiban Jawaban d 8. Mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota suatu negara disebut….. a. rakyat b. bangsa c. penduduk d. orang asing e. warga negara Jawaban e 9. Bangsa adalah kelompok teritorial dengan hak kewarganegaraan yang sama dan memiliki karakteristik yang sama. Pendapat ini diungkapkan oleh…. a. Suryono Sukanto b. Otto Baurer c. F. Ratzel d. Hans Kohn e. Jacobsen dan Lipman Jawaban a 10. Negara Libera ditinjau berdasarkan terjadinya negara secara fakta sejarah adalah hasil…. a. occupatie b. fusi c. accesie d. anexatie e. inovasi Jawaban a 11. Dengan pengakuan de facto berarti negara yang baru berdiri dapat mengadakan hubungan…. a. politik b. diplomatik c. politik dan diplomatik d. diplomatik dan konsuler e. ekonomi dan perdagangan Jawaban e 12. Wilayah suatu negara yang berada di wilayah negara lain adalah…. a. negara serikat b. serikat negara c. wilayah ekstrateritorial d. perwakilan e. uni Jawaban c 13. Menurut Ernest Renan, bangsa dipersatukan karena memiliki…. a. persamaan cita-cita b. persamaan latar belakang c. persamaan tujuan d. persamaan kepentingan e. persamaan sejarah dan cita-cita Jawaban c 14. Menurut Aristoteles, tujuan negara adalah…. a. memenuhi kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan b. memenuhi keinginan rakyatnya secara maksimal c. menyelenggarakan hidup yang baik bagi warga negaranya d. mengembangkan daya cipta rakyatnya sebebas-bebasnya e. menjamin tersedianya kebutuhan hidup rakyatnya Jawaban c 15. Pernyataan yang menyebutkan bahwa tujuan negara adalah memajukan kesusilaan, baik individual maupun sebagai makhluk sosial merupakan pendapat…. a. Shang Yang b. Niccolo Machieavelli c. Thomas Aquino d. Immanuel Kant e. Plato Jawaban d 16. Salah satu syarat berdirinya negara adalah pemerintahan yang berdaulat dalam arti sempit adalah…. a. pemerintahan sebagai gabungan dari semua lembaga negara yang ada b. eksekutif dan yudikatif c. eksekutif, legislatif, dan yudikatif d. pemerintahan yang terdiri dari presiden dan para menteri eksekutif e. pemerintahan yang terdiri dari pemegang kedaulatan rakyat yang tertinggi Jawaban e 17. Pengakuan secara de jure diwujudkan dalam bentuk…. a. pengakuan secara resmi menurut hukum internasional b. pengakuan secara nyata telah berdirinya negara c. mengadakan hubungan-hubungan yang bersifat khusus d. melaksanakan perjanjian antara kedua negara e. penerimaan sebagai anggota PBB Jawaban a Baca Juga ; Soal PKN Kelas 8 18. Untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan mempertahankan keberadaan suatu negara diperlukan adanya… a. wilayah yang subur dan luas b. rakyat yang cerdas dan disiplin c. pemerintahan yang berdaulat d. pengakuan internasional e. hukum internasional Jawaban c 19. Asal mula terjadinya negara menurut teori perjanjian masyarakat adalah…. a. karena diciptkan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa b. melalui penguasaan golongan yang kuat atas masyarakat yang lemah c. melalui perjanjian antarindividu dan individu dengan masyarakat d. karena mempunyai kekuasaan tertinggi yang disebut kedaulatan e. karena memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintah yang sah Jawaban c 20. Unsur deklaratif atau pengakaun dari negara lain diperlukan oleh suatu negara yang merdeka dan berdaulat untuk…. a. memenuhi tata pergaulan internasional b. syarat sahnya suatu negara didirikan dan diakui c. memenuhi keinginan PBB agar menjadi anggota d. memperoleh sumbangan dana pembangunan e. mendapat kedudukan yang sejajar dengan baik Jawaban e 21. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan wujud dari pengalaman nilai Pancasila, terutama sila…. a. Ketuhanan Yang Maha Esa b. Kemanusiaan yang adil dan beradab c. Persatuan Indonesia d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jawaban e 22. Nilai-nilai Pancasila menjadi ukuran benar salah, baik atau tidak sikap warga negara Indonesia secara nasional. Ukuran secara nasional sangat diperlukan karena… a. untuk menanggulangi pengaruh budaya Barat b. menyangkut kemampuan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara c. bangsa Indonesia homogen d. bangsa Indonesia memiliki ciri khas kepribadian e. negara Indonesia menganut ideologi terbuka Jawaban b 23. Faktor yang dapat membuat bangsa Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda karena…. a. rakyat ikut berperang melawan penjajah b. tentara Indonesia telah dilatih oleh Jepang c. di Indonesia tidak terjadi perbedaan pendapat d. Pemerintah Belanda kalah dalam perundingan e. rakyat Indonesia mengutamakan keselamatan bangsa dan negara Jawaban e 24. Sikap yang mencerminkan patriotisme dapat kita terapkan di lingkungan sekolah dengan cara…. a. melaksanakan tugas piket membersihkan kelas b. belajar dengan tekun untuk masa depan c. selalu menghormati orang tua d. kasih sayang terhadap sesama teman e. mengikuti kegiatan upacara bendera dengan khidmat Jawaban e 25. Salah satu unsur yang bukan merupakan makna patriotisme adalah…. a. cinta tanah air b. rela berkorban c. pantang menyerah d. berjiwa pembaru e. agresif dan konsumtif Jawaban e 26. Semangat patriotisme dalam era globalisasi dewasa ini adalah…. a. mengikuti pola hidup dri luar yang disenangi b. mempertahankan tradisi yang hampir punah c. menolak masuknya budaya asing d. menerima budaya asing yang baru e. menyaring pengaruh budaya asing Jawaban e 27. Sistem keyakinan yang menjadi standar acuan mengenai baik dan buruk disebut…. a. norma b. aturan c. nilai d. undang-undang e. hukum Jawaban c 28. Hukum material dan formal merupakan penggolongan hukum berdasarkan… a. fungsinya b. waktu c. ruang berlakunya d. bentuknya e. cara mempertahankan Jawaban a 29. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Pendapat ini dikemukakkan oleh…. a. Utrecht b. Amin c. Immanuel Kant d. Leon Duguit e. Simorangkir Jawaban a 30. Suatu paham yang menganggung-agungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain disebut…. a. patriotisme b. liberalisme c . nasionalisme d. chauvinisme e. sinkretisme Jawaban d soal selanjutnya
RangkumanBab 1 Pkn Kelas 9 Kurikulum 2013 Makna proklamasi dari aspek hukum adalah : Kunci jawaban lks kimia kelas 10 semester 1 kurikulum 2013 revisi 2021. bab 1 permainan sepak bola. Sebagai titik awal bangsa indonesia hidup. Soal essay pkn kelas 9 dan jawabannya. rangkuman bab 6 pkn kelas 7. Materi tik kelas ix ms power point bab 1 Artikel ini akan membahas beberapa Soal PKN Kelas 10 lengkap dengan jawabannya untuk tahun ajaran 2020-2021 berdasarkan kurikulum 2013. Pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 10 atau untuk tingkat SMA/MA ialah salah satu mata pelajaran yang terdapat di setiap sekolah negri dan swasta. Untuk menghadapi ulangan semester 1 ataupun semester 2, kita harus banyak-banyak melatih ataupun mempelajari contoh-contoh soal agar nanti bisa dengan lancar menjawabnya. Maka dari itulah mimin akan memberikan beberapa contoh soal yang bisa kalian jadikan bahan pembelajaran, dan berikut adalah beberapa contoh soal PKN berikut dengan jawabannya untuk siswa kelas 10 SMA/MA. Contoh Soal Kelas 10 SMA/MA Mata Pelajara PKN Lengkap Dengan Kunci Jawabannya Petunjuk pengerjaan soal Tulislah nama lengkap kamu dibagian pojok kanan soal secara perlahan dan soal-soal yang menurut kamu bisa setelah selesai periksa kembali pekerjaan kalian barulah mengumpul ke guru kalian. Soal Pilihan Ganda I. Berilah tanda silang [x] di huruf a,b dan c kemudian jawaban lah dengan benar! 1. Menurut dari Ernest Renan sebuah bangsa tercipta dikarenakan? a. Penyatuan takdirb. komunitas politikc. keinginan untuk bersatud. kesamaan linguistike. kepentingan umum Jawab c 2. Pemahaman soal sebuah negara sebagai suatu organisasi moral yang bisa muncul sebagai sintesis diantara universal dengan sebuah independensi individu dinegara disebut dengan? a. polisb. manusiac. kekuasaand. oleh masyarakate. kesusilaan Jawab e 3. Semua hukum ataupun peraturan yang sudah dikeluarkan kemudian disetujui oleh otoritas yang sangat kompeten kemudian berlaku bagi semua orang jadi sifat negara itu ialah? a. kekuatanb. monopolic. tetapd. benare. lemah Jawab c 4. Siapa yang bisa melakukan hukum pada anggota sebuah negara ialah? a. orang-orangb. wargac. populasid. orang asinge. bangsa Jawab b 5. Negara Liberal bisa diperiksa berdasarkan dengan penampilan negara didalam fakta sejarah disebut dengan? a. penggabunganb. inovasic. accesied. anexatiee. pendudukan Jawab e 6. Berdasarkan dari Pasal 19 ayat 1 untuk anggota DPR akan dipilih? a. Peraturan MPRb. keputusan presidenc. undang-undangd. pemilihan umume. menteri Jawab d 7. Dasar konstitusi negara Indonesia yang bisa dihargai oleh masyarakat Indonesia disebut dengan? a. Peraturan MPRb. Hukumc. Pancasilad. UUD 1945e. Präsidialunterricht Jawab d 8. Poin-poin yang ada dibawah ini yang tak termasuk ketujuan didalam pelaksanaan otonomi daerah ialah? a. Tingkatkan pelayanan untuk masyarakat dan juga kebaikan bersamab. Pengembangan kehidupan secara demokratis, keadilan dan juga keadilanc. Desentralisasi yang menciptakan otonomi daerahd. Menjaga hubungan secara harmonis diantara pusat dan juga daerahe. mengoptimalkan potensi yang regional Jawab c 9. Daya yang dimana selalu dibatasi disaat membagi cabang-cabang pada tujuan kontrol yang pernyataan soal kondisi disebutkan oleh? a. Harmaily Ibrahimb. Jimly Ashiddiqiec. Montesquieud. Zul Afdi Ardiane. Moh. Kusnardi Jawab b 10. Buku ini yang berjudul Dua Perjanjian diantar Pemerintah didalam mengusulkan suatu kekuasaan negara yang menjadi badan negara yang dimana fungsinya berbeda, serta pernyataan itu dikemukakan oleh? a. Mostesquieub. Miriam Budiardjoc. Jimly Ashiddiqied. John Lockee. Harmaily Ibrahim Jawab d 11. Pada anggota bangsa yang dimana menganggap diri mereka saudara bisa menunjukkan sebagai bangsa yang mempunyai karakteristik? a. komunitas politik yang sudah dibayangkanb. pemerintah yang sangat berdaulatc. batas yang sangat jelasd. Untuk mempunyai harmonie. ada solidaritas Jawab e 12. Konsep dari angkatan laut kuno bisa menyebabkan masalah internasional yang sudah terkait dengan adanya perbatasan laut sebuah negara ialah? a. res nulius dan juga res communisb. Nusailara dan juga Anchipelc. maritim dan juga benuad. zona ekonomi eksklusife. landas kontinen Jawab a 13. Pemahaman soal sebuah negara didalam organisasi kekuasaan yang dikemukakan oleh? a. Aristotelb. platoc. Montesquieud. Logemane. Rousseau Jawab d 14. Berikut ini ialah perbedaan diantara penghuni dan juga bukan penghuni ialah? a. hakb. kediamanc. aturan hukumd. komitmene. Hak dan juga kewajiban Jawab b 15. Bangsa yakni sebagai kelompok teritorial berdasarkan hak dan juga karakteristik kewarganegaraan yang dikemukakan oleh? a. Suryono Sukantob. Otto Baurerc. F. Ratzeld. Hans Kohne. Jacobsen dan juga Lipman Jawab a 16. Kebebasan beragama dan juga kebebasan berekspresi sebagai suatu bentuk dari kemauan dari? a. presidenb. kesetaraan hukumc. sosial dan juga budayad. sendirie. polis Jawab d 17. Bagian-bagian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yakni bermakna? a. artikelnyab. Pembukaan / penjelasanc. Pembukaan / badan pesawatd. Pembukaan, lambung dan juga penjelasane. ketentuan transisi / penjelasan Jawab d 18. Pemerintah didaerah atau biasa disingkat DPRD bisa mematuhi prinsip yang disebut dengan? a. Tugas otonomi dan juga bantuanb. Otonomi dan juga politikc. secara sosial dan juga politikd. Ekonomi dan juga politike. Otonomi dan juga ekonomi Jawab a 19. Motivasi dan juga aspirasi serta antusiasme dari rakyat Indonesia serta cita-cita yang harus dilestarikan dilingkungan nasional dan juga internasional disebut? a. Pancasilab. Pembukaan UUD 1945c. Badan dari UUD 1945d. Deklarasi dari UUD 1945e. perundang-undangan Jawab b 20. Konsep Trias Politika itu dikemukakan? a. John Lockeb. Montesquieuc. Zul Afdi Ardiand. Harmaily Ibrahime. Moh. Kusnardi Jawab b Soal Essay II. Jawablah kemudian uraikanlah pertanyaan yang ada di bawah ini! Jelaskanlah definisi dari kekuasaan itu apa?Sebutkanlah tugas dan juga wewenang dari para menteri pada umumnya?Tujuan dari aturan hukum yang pada umumnya adalah?Kata “manusia” asalnya dari bahasa Sansekerta, yang artinya?Sekelompok orang yang mempunyai budaya ataupun kebiasaan yang dimana sama disebut dengan?Jelaskanlah definisi dari kekuasaan eksekutif yang di dimana dikemukakan oleh John Locke ialah?Nyatakan tugas dan juga wewenang dari seseorang Presiden?Seperti apakah sistem pemerintahan yang terdapat di Indonesia?Berikanlah contoh yang dimana menunjukkan bahwa negara merupakan tindakan paksaan?Kesatuan manusia yang dimana muncul dari sifat yang sama disebut? Dan sekian pembahasan kita kali ini tentang Soal PKN Kelas 10 semoga dengan artikel ini dapat membantu kalian semua, dan mimin berterimakasih sudah berkunjung. Baca Juga Lainnya Soal PKN Kelas 1Soal PKN Kelas 6Soal PKN Kelas 7Soal PKN Kelas 8Soal PKN Kelas 9 SoalPKn Kelas XI (11) Semester 2 beserta jawabannya (Kurikulum 2013). Pada kali ini, kami akan membagikan salah satu contoh latihan soal mata pelajaran PKn atau PPKN kelas XI semester 2 (genap). Tentu saja, sesuai dengan namanya, dalam soal ini akan ditampilkan 40 soal PKN yang bersisi materi pelajaran PKN SMA/MA Kelas XI Semester 2 (genap).
48 Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 2 Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Pembaca Sekolahmuonline, berikut ini kami sajikan Contoh Soal Pilihan Ganda lengkap dengan jawabannya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn Kelas X Bab 2 yang membahas tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan dibaca dan dipelajari semoga bermanfaat. Jangan lupa berbagi kepada yang lainnya. Cukup dengan meng-klik tombol share sosial media yang Sekolahmuonline sediakan pada postingan di di bawah ini. Selamat dan semangat Soal PPKn Kelas X Bab 2 Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan BernegaraPPKn Kelas 10 Bab Kedua ini membahas tiga pembelajaran. Pembelajaran Pertama tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pembelajaran Kedua tentang Warga Negara dan kehidupan Beragama, sedangkan Pembelajaran Ketiga tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik soal-soal berikut ini dengan memilih huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang benar dan tepat!1. Tugas negara juga melindungi wilayah ZEE yang merupakan batas wilayah laut suatu Negara dari garis pantai yang luasnya …A. 200 milB. 240 milC. 250 milD. 260 milE. 300 milJawaban APembahasanZona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut2. Isi dari Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 tentang wilayah NKRI yang paling tepat adalah ... A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas-batas wilayah lautan merupakan batas ambang dan bayang Indonesia berdasarkan Landas Kontinen, Landas Laut Teritorial, dan ZEE B. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara yang berarti pulau diatas wilayah perairan dengan landas kontinen Asia dan AustraliaD. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas wilayahnya ditetapkan berdasarkan luas wilayah nusantara ketika zaman Majapahit dan SriwijayaE. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan keanekaragaman budaya dan etnisJawaban BPembahasanPasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh Berdasarkan pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang bebas … memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” bermakna …A. Jika ada warga Negara yang ingin bepergian ke luar negeri dapat melakukannya kapan saja dan dapat tinggal dimana sajaB. Warga Negara yang tinggal di wilayah Indonesia dapat bolak-balik ke wilayah Negara lain yang penting memiliki domisili di IndonesiaC. Setiap orang dapat tinggal di wilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu dapat kembali selama melaporkan keberadaannya di luar negeriD. Orang yang tinggal di Indonesia dapat memilih dan meninggalkan wilayah tanpa surat izin tugas resmi dari Negara dan ssewaktu dapat kembali lagiE. Apabila ada orang ingin tinggal di Indonesia maka dapat diberi kemudahan untuk meninggalkan maupun kembaliJawaban CPembahasanBerdasarkan pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang bebas … memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Bermakna setiap orang dapat tinggal di wilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu dapat kembali selama melaporkan keberadaannya di luar Berikut adalah batas wilayah Indonesia di bagian selatan terdiri dari… A. Darat Malaysia, Batas laut dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan FilipinaB. Samudera Hindia dan perairan negara IndiaC. daratan Papua Nugini dan perairan Samudera PasifikD. wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera HindiaE. samudera hindia dan benua AustraliaJawaban DPembahasanBatas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Prinsip laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia terdapat dalam peraturan negara, yakni… . A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960B. Hukum Laut PBB 1982 tentang UNCLOSC. Deklarasi Djuanda pada tangal 13 Desember 1957D. UUD NRI tahun 1945 pasal 25 AE. Undang-undang RI no. 32 tahun 2014 tentang kelautanJawaban APembahasanLaut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia6. Ketentuan tentang kewarganegaraan diatur dalam UUD NRI 1945 pasal ....A. 26 B. 27C. 28D. 29E. 30 Jawaban APembahasanKeberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitua Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggaldi Indonesiac Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang7. Suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan lain disebut dengan ....A. stelsel aktifB. stelsel pasifC. naturalisasiD. repudiasiE. apatrideJawaban APembahasanDalam menetukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitua. Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara naturalisasi biasab. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan sutu tindakan hukum tertentu naturalisasi Istimewa8. Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada tempat lahir orang yang bersangkutan disebut asas....A. ius soliB. ius sanguinisC. apatrideD. bipatrideE. repudiasiJawaban APembahasanAsas ius soli asas kedaerahan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat Seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, maka status kewarganegaraanya orang tersebut adalah....A. ius soliB. ius sanguinisC. apatrideD. bipatrideE. repudiasiJawaban CPembahasanApatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius Syarat seseorang mendapatkan naturalisasi istimewa adalah ….A. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun lebihB. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetapD. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negaraJawaban EPembahasanNaturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006. Naturalisasi Istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda11. Bangsa yang besar tidak akan membiarkan negaranya terpuruk, oleh sebab itu setiap warga Negara harus berupaya mempersatukan bangsa ini dengan semboyan ….A. NKRI harga matiB. Wawasan NusantaraC. Bhinneka Tunggal IkaD. Tan Hanna Dharma MangrwaE. Tut Wuri HandayaniJawaban CPembahasanBangsa yang besar tidak akan membiarkan negaranya terpuruk, oleh sebab itu setiap warga Negara harus berupaya mempersatukan bangsa ini dengan semboyan NKRI harga mati. Inilah Komitmen Bangsa Indonesia yang menyatakan negara kepulauan nusantara dengan hak dan batas wilayah yang ditetapkan oleh undang-undang melalui kesadaran untuk mempertahakan keutuhannya12. Dalam sistem pertahanan keamana rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai kekuatan ....A. utama sistem keamananB. utama sistem pertahananC. mayoritas sistem pertahananD. pendukung pertahanan keamananE. utama sistem pertahanan dan keamananJawaban BPembahasanMakna yang terkandung dalam Sishankamrata “rakyat adalah yang utama dan dalam kesemestaan,” baik dalam semangat maupun dalam mendayagunakan segenap kekuatan dan sumber daya nasional, untuk kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi NKRI. Keikutsertaan rakyat dalam Sishanneg pada dasarnya merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga Negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara adalah wujud kehormatan warga negara untuk merefleksikan haknya13. Contoh keikutsertaan kalian di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan ......A. menjadi prajurit TNI/PolriB. mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasionalC. mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaranD. mengikuti olimpiade fisika, matematika dan kimia di luar negeriE. pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alamJawaban CPembahasanContoh keikutsertaan kalian di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran. Karena dalam kegiatanpramuka terdapat Dasa Dharma Pramuka yang manifestasinya adalah menjadi warga muda yang taat dan patuh pada aturan negara dengan kesadaran yang tinggi penuh kasih sayang dan Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian ....A. bela negaraB. sistem bela negaraC. pertahanan negaraD. sistem keamanan nasionalE. sistem pertahanan keamanan rakyat semestaJawaban APembahasanBela negara sesungguhnya merupakan salah satu pembentuk jatidiri dan kepribadian bangsa Indonesia yang bertanggung jawab, sadar hak dan kewajiban sebagai warga negara, cinta tanah air, sehingga mampu menampilkan sikap dan perilaku patriotik dalam wujud bela negara. Jiwa patriotik demi bangsa dan Negara yang tampil dalam sikap dan perilaku warga negara, yang sadar bela Negara merupakan bangun kekuatan bela negara dalam Sishanneg15. Wajib militer bagi warga negara adalah sangat wajar untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara, hal ini amanat konstitusi pasal ...A. 30 ayat 1B. 30 ayat 2C. 30 ayat 3D. 30 ayat 4E. 30 ayat 5Jawaban APembahasanWajib militer bagi warga negara adalah sangat wajar untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara, hal ini amanat konstitusi pasal 30 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan “tiap=tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”, artinya upaya wajib militer merupakan salah satu yang menjadi upaya untuk melaksanakan bela negara16. Isi dari Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 tentang wilayah NKRI yang paling tepat adalah ....A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas-batas wilayah lautan merupakan batas ambang dan bayang Indonesia berdasarkan Landas Kontinen, Landas Laut Teritorial, dan ZEE B. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara yang berarti pulau diatas wilayah perairan dengan landas kontinen Asia dan AustraliaD. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas wilayahnya ditetapkan berdasarkan luas wilayah nusantara ketika zaman Majapahit dan SriwijayaE. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan keanekaragaman budaya dan etnisJawaban B17. Berdasarkan pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang bebas … memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” bermakna ….A. Jika ada warga Negara yang ingin bepergian ke luar negeri dapat melakukannya kapan saja dan dapat tinggal dimana sajaB. Warga Negara yang tinggal di wilayah Indonesia dapat bolak-balik ke wilayah Negara lain yang penting memiliki domisili di IndonesiaC. Setiap orang dapat tinggal di wilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu dapat kembali selama melaporkan keberadaannya di luar negeriD. Orang yang tinggal di Indonesia dapat memilih dan meninggalkan wilayah tanpa surat izin tugas resmi dari Negara dan ssewaktu dapat kembali lagiE. Apabila ada orang ingin tinggal di Indonesia maka dapat diberi kemudahan untuk meninggalkan maupun kembaliJawaban C18. Berikut adalah batas wilayah Indonesia di bagian selatan terdiri dari….A. Darat Malaysia, Batas laut dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan FilipinaB. Samudera Hindia dan perairan negara IndiaC. Daratan Papua Nugini dan perairan Samudera PasifikD. Wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera HindiaE. Samudera hindia dan benua AustraliaJawaban D19. Prinsip laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia terdapat dalam peraturan negara, yakni….A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960B. Hukum Laut PBB 1982 tentang UNCLOSC. Deklarasi Djuanda pada tangal 13 Desember 1957D. UUD NRI tahun 1945 pasal 25 AE. Undang-undang RI no. 32 tahun 2014 tentang kelautanJawaban A20. Orang yang tinggal berdiam dalam suatu negara adalah....A. pendukung negaraB. penduduk negaraC. warga negaraD. rakyat negaraE. kaula negaraJawaban B21. Makna Pasal 29 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 adalah … .A. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada nilai ReligiusB. Negara Indonesia berdasarkan pada agama tertentuC. Negara Indonesia mengakui adanya satu tuhanD. Negara Indonesia menganut kepercayaan terhadap TuhanE. Negara Indonesia adalah Negara theokrasiJawaban CPembahasanMakna Pasal 29 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang berisi “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah Negara Indonesia mengakui adanya satu tuhan22. Perlindungan Negara terhadap penduduk dalam memeluk agama termaktub dalam pasal …. .A. 28E ayat 1B. 28E ayat 2C. 28E ayat 3D. 29 ayat 1E. 29 ayat 2Jawaban APembahasanPasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat 2 yang menyatakan bahwa; negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, merupakan perlindungan Negara terhadap penduduk dalam memeluk agama23. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pengertian tersebut tercantum dalam UUD 1945....A. Pasal 27 Ayat 1B. Pasal 27 Ayat 2C. Pasal 26 Ayat 1D. Pasal 26 Ayat 2E. Pasal 26 Ayat 3Jawaban C24. Faktor yang membedakan penduduk Indonesia dan bukan penduduk Indonesia adalah....A. faktor usiaB. faktor studiC. faktor tinggi badanD. faktor jangka waktuE. faktor tempat kerja keturunanJawaban D25. Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Oleh karena itu seorang warga negara... .A. tidak memiliki semua hak dan kewajiban sebagai anggota tidak dituntut untuk memberikan kesetiaan kepada tidak menerima perlindungan dari tidak dapat menikmati hak ikut serta dalam proses tidak terputus dengan negaranya meskipun yang bersangkutan berdomisili di luar negeriJawaban E26. Berikut ini yang tidak termasuk peraturan perundangan kewarganegaraan Indonesia adalah... ... .A. UU No. 12 Tahun 2006B. UU No. 4 Tahun 1979C. UU No. 62 Tahun 1958D. KMB 27 Desember 1949E. UU No. 3 Tahun 1946Jawaban D28. Salah satu syarat warga negara asing untuk menjadi warga negara Indonesia adalah berumur... A. 14 tahunB. 15 tahunC. 16 tahunD. 17 tahunE. 18 tahunJawaban E29. Berikut ini yang tidak termasuk cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2006 adalah...A. kelahiranB. pembelianC. pemberianD. perkawinanE. permohonanJawaban B30. Warga negara asing yang ingin menjadi WNI mengajukan permohonan kepada....A. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaB. Menteri KependudukanC. Dirjen ImigrasiD. KepolisianE. PresidenJawaban E31. Perhatikan pernyataan dibawah ini!1 Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan Secara sukarela masuk dalam dinas negara Tidak mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara termasuk ke dalam penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia menurut Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 adalah....A. 1, 2, dan 4B. 1, 2, dan 3C. 2, 3, dan 4D. 1 dan 2 sajaE. semuanya benarJawaban B32. Penentuan kewarganegaraan berdasarkan ke-turunan atau hubungan darah disebut... A. asas kesatuan hukumB. asas ius sanguinisC. asas keturunanD. asas kelahiranE. asas ius soliJawaban B33. Hong adalah seorang keturunan bangsa Cina ius sanguinis yang lahir di negara Jerman ius soli. Oleh karena ia keturunan bangsa Cina maka dianggap sebagai warga negara Cina, tetapi negara Jerman juga menganggap Hong sebagai warga negaranya. Dalam kasus ini muncul permasalahan kewarganegaraan yang biasa disebut... .A. apatrideB. bipatrideC. multipatrideD. naturalisasiE. kesatuan hukumJawaban B34. Suatu proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan dari suatu negara disebut... .A. kewarganegaraanB. pewarganegaraanC. permohonanD. pemberianE. pengajuanJawaban B35. Hak untuk memilih salah satu kewarganegaraan disebut... .A. hak untuk memilihB. hak stelsel pasifC. hak stelsel aktifD. hak repudiasiE. hak opsiJawaban E36. Penyebab munculnya masalah kewarganegaraan adalah... .A. adanya perbedaan persyaratan cara mem-peroleh adanya perbedaan persyaratan cara ke-hilangan adanya perbedaan penggunaan asas adanya perbedaan adanya perbedaan warga C37. Kondisi dimana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik negara adalah pengertian dari... .A. persamaan pemerintahanB. prinsip persamaanC. persamaan politikD. politik persamaanE. prinsip politikJawaban C38. Secara eksplisit prinsip persamaan kedudukan warga negara tercantum dalam UUD NRI 1945... .A. Pasal 26 Ayat 2B. Pasal 26 Ayat 3C. Pasal 27 Ayat 1D. Pasal 27 Ayat 2E. Pasal 28 Ayat 3Jawaban C39. Salah satu jaminan adanya prinsip persamaan dalam bidang ekonomi yaitu dalam UUD NRI 1945... .A. Pasal 27 Ayat 1B. Pasal 27 Ayat 2C. Pasal 27 Ayat 3D. Pasal 28 B Ayat 1E. Pasal 28 C Ayat 2Jawaban C40. Pasal 30 Ayat 1 UUD NRI 1945 merupakan salah satu jaminan konstitusi dalam bidang... .A. hukumB. ekonomiC. pertahananD. keagamaanE. sosial budayaJawaban C41. Apa yang Anda lakukan jika di lingkungan sekitar Anda tinggal terdapat rumah ibadah agama lain... .A. memberikan toleransi terhadap pemeluk agama tersebut untuk beribadahB. tidak memberikan toleransi terhadap pemeluk agama tersebut untuk beribadahC. memberikan ijin dengan syarat aktivitas keagamaan tersebut tidak mengganggu masyarakatD. membatasi aktivitas keagamaan di rumah ibadah tersebutE. menutup rumah ibadah agama tersebutJawaban A42. Bangsa yang besar tidak akan membiarkan negaranya terpuruk, oleh sebab itu setiap warga Negara harus berupaya mempersatukan bangsa ini dengan semboyan … .A. NKRI harga matiB. Wawasan NusantaraC. Bhinneka Tunggal IkaD. Tan Hanna Dharma MangrwaE. Tut Wuri HandayaniJawaban C43. Dalam sistem pertahanan keamana rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai ....A. Kekuatan utama sistem keamananB. Kekuatan utama sistem pertahananC. Kekuatan mayoritas sistem pertahananD. Kekuatan pendukung pertahanan keamananE. Kekuatan utama sistem pertahanan dan keamananJawaban D44. Contoh keikutsertaan kalian di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan ......A. Menjadi prajurit TNI/PolriB. Mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasionalC. Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaranD. Mengikuti olimpiade fisika, matematika dan kimia di luar negeriE. Pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alamJawaban C45. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian ....A. Bela negaraB. Sistem bela negaraC. Pertahanan negaraD. Sistem keamanan nasionalE. Sistem pertahanan keamanan rakyat semestaJawaban A46. Wajib militer bagi warga negara adalah sangat wajar untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara, hal ini amanat konstitusi pasal ....A. 30 ayat 1B. 30 ayat 2C. 30 ayat 3D. 30 ayat 4E. 30 ayat 5Jawaban A47. Makna Pasal 29 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 adalah ….A. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada KetuhananB. Negara Indonesia berdasarkan pada agama tertentuC. Negara Indonesia mengakui adanya satu tuhanD. Negara Indonesia menganut kepercayaan terhadap TuhanE. Negara Indonesia adalah Negara theokrasiJawaban A48. Perlindungan Negara terhadap penduduk dalam memeluk agama termaktub dalam pasal …..A. 28E ayat 1B. 28E ayat 2C. 28E ayat 3D. 29 ayat 1E. 29 ayat 2Jawaban EDemikian postingan Sekolahmuonline yang menyajikan Contoh Soal Pilihan Ganda PPKn Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 10 Bab 2 TEKS lengkap dengan jawabannya. Semoga bermanfaat. Silahkan baca postingan-postingan Sekolahmuonline lainnya.
45Contoh Soal PG PKN Kelas 8 Semester 1 Beserta Jawaban Kurikulum 2013 Edisi Revisi SMP/MTS~Bagian2-Halo selamat datang kembali di blog soal-soal sekolah, postingan bagian kedua soal pilihan ganda Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas viii semester ganjil merupakan lanjutan soal PG PKN kelas 8 bagian ke-1 (latihan nomor 1-20), dengan materi yang sama, "Memahami kedudukan dan fungsi Sebelumnya tulisan tentang contoh soal pilihan ganda pendidikan dan kewarganegaraan PKN kelas X semester 1 telah kami upload dengan soal yang sesuai kurikulum KTSP 2006. Now... pada tulisan ini, contoh soal PG PKN kelas 10 semester 1 beserta jawabannya, merupakan soal soal PKN Kurikulum 2013 K13 dengan materi berisikan tentang Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintah Negara. Baca juga Contoh Soal Essay PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya Berikut, contoh soal PKN Kelas X Semester 1 K13 dan kunci jawabannya untuk siswa SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat. 1. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan disebut.... a. dekonsentrasi b. desentralisasi c. sentralisasi d. tugas pembantuan e. daerah otonom Jawaban b 2. Tokoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah.... a. Monstesquieu b. John Locke c. Afdi Afdian d. Moh. Mahfud e. Jimly Asshiddiqie Jawaban a 3. Mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD 1945, melantik presiden serta mengubah UUD 1945 merupakan tugas dari.... a. presiden b. DPR c. BPK d. MPR e. DPA Jawaban d 4. Tugas lembaga legislatif adalah..... a. melaksanakan undang-undang b. melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain c. membuat undang-undang d. mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang e. merevisi undang-undang Jawaban c 5. Lembga-lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah.... a. presiden b. DPR c. BPK d. MPR e. Mahkamah Agung Jawaban e 6. Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh.... a. gubernur b. bupati c. DPRD d. walikota e. presiden Jawaban a 7. Menguji UU terhadap UUD 1945 merupakan wewenang.... a. DPR b. MPR c. MK d. MA e. Presiden Jawaban c 8. Angota BPK dipilih oleh.... a. DPR b. MPR c. MK d. MA e. Presiden Jawaban a 9. Pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang, yaitu... a. UU No. 32/2004 b. UU No. 3/2002 c. UU No. 34/2004 d. UU No. 12/2006 e. UU No. 39/1999 Jawaban a 10. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terdapat dalam sistem.... a. parlementer b. presidensial c. campuran d. monarki e. oligarki Jawaban b Lanjut ke soal nomor 11-20 => Contoh Soal PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya PG ~ Part-2 Thanks for reading Contoh Soal PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya PG Artikelini akan membahas beberapa Soal PKN Kelas 8 lengkap dengan jawabannya untuk tahun ajaran 2020-2021 berdasarkan kurikulum 2013. Pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 8 atau untuk tingkat SMP/MTS ialah salah satu mata pelajaran yang terdapat di setiap sekolah negri dan swasta. Soal PKn dan Jawaban Kelas X Semester 1 – Latihan soal yang kami bagikan pada kali ini yaitu latihan soal mata pelajaran PKn kelas X pada semester gasal/ganjil. Dalam soal ini, ada banyak sekali materi yang digunakan dalam penyusunan soal, antara lain 1. Hakikat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI 2. Sistem Hukum dan Peradilan Nasional 3. Upaya Pemajuan, Penghormatan dan Perlindungan HAM Hak Asasi Manusia Adapun jenis soal yang ada pada latihan soal ini yaitu soal pilihan ganda / pilgan multiple choice dan soal esai atau uraian. Bentuk pertanyaannya pun ada yang mudah, sedang dan sulit. Akan tetapi tenang saja, kami sudah menyediakan kunci jawaban lengkap pada akhir artikel. Jadi pembaca bisa mengerjakan soal latihan ini dengan tenang. Baca juga Langsung saja, berikut ini latihan soal yang berisi kumpulan pertanyaan mapel PPKn kelas 10 pada semester 1 dan kunci jawabannya. A. Soal Pilihan Ganda Multiple Choice 1. Sebagai makhluk tuhan yang paling sempurna, manusia tersusun atas beberapa unsur, antara lain..... a. materi, naluri, dan hidup b. materi dan hidup c. akal budi, materi, hidup dan naluri d. insting/naluri, akal budi, dan materi e. akal budi, hidup, materi 2. Manusia selalu memounyai keinginan untuk hidup bermasyarakat, hal tersebut memperlihatkan bahwa manusia merupakan..... a. Homo homoni lupus b. Makhluk individualis c. Makhluk sosial d. Makhluk monodualistik e. Homo sapien 3. Kumpulan manusia yang ada dalam suatu ikatan batin karena mempunyai cita-cita dan sejarah yang sama, merupakan pengertian bangsa menurut pendapat..... a. Otto Bauer b. Aristoteles c. Hans Kohn d. Karl Renan e. Ernest Renan 4. Istilah Zoon Politicon secara harfiah berarti.... a. Dapat menyesuaikan dengan makhluk lain b. Terdiri dari jasmani dan rohani c. Tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain d. Sebagai makhluk pribadi dan sosial e. Mempunyai akal, pikiran dan perasaan 5. Peristiwa sumpah pemuda terjadi pada tanggal..... a. 31 Oktober 1928 b. 27 Oktober 1928 c. 29 Oktober 1928 d. 28 Oktober 1928 e. 30 Oktober 1928 6. Di bawah ini yang tidak termasuk unsur pembentuk bangsa yaitu persamaan..... a. budaya b. nasib c. fisik d. karakter e. agama 7. Semua orang yang tinggal di suatu negara dan menjadi penghuni suatu negara dinamakan..... a. Penduduk b. Warga negara c. Masyarakal d. Rakyat e. Bangsa 8. Mereka yang bertempat tinggal tetap di suatu wilayah negara, dinamakan..... a. Penduduk b. Warga negara c. Masyarakal d. Rakyat e. Bangsa 9. de’ staat merupakan istilah negara yang berasal dari bahasa..... a. Belanda b. Yunani c. Inggris d. Latin e. Perancis 10. Sifat kekuasaan yang dimiliki negara terdiri dari..... a. netral, memaksa, dan mencakup semua b. memonopoli, memaksa, dan mencakup semua c. memonopoli, memaksa, dan netral d. memonopoli, memaksa, dan memihak e. memihak, memaksa, dan mencakup semua 11. Batas laut teritorial suatu negara diukur sesuai dengan garis yang menghubungkan titik terluar pulau yaitu sejauh..... a. 200 MIL b. 10 MIL c. 12 MIL d. 11 MIL e. 120 MIL 12. Di bawah ini merupakan negara yang terjadi secara sparatisme yaitu..... a. Inggris b. Amerika c. Malaysia d. Indonesia e. Timor timur 13. Negara yang berada dalam jajahan/kekuasaan negara lain dinamakan negara..... a. Protektorat b. Koloni c. Dominion d. Serikat e. Kesatuan 14. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu..... a. Legislatif b. Rakyat c. MPR d. DPR e. Eksekutif 15. Adanya pengakuan dari komunitas internasional bahwa suatu negara telah sah sebagai negara sesuai dengan fakta adanya suatu negara, dinamakan pengakuan secara..... a. de javu b. de facto c. de jure d. de tente e. de droit 16. Negara mengumpulkan kekuasaan sebesar-besarnya, merupakan teori tujuan negara menurut pendapat..... a. Kranenburg b. Machiavelli c. Shang Yang d. Immanuel Kant e. Dante Alleghieri 17. Segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk kehidupan manusia dinamakan ... a. Moral b. Peraturan c. Norma d. Hukum e. Nilai 18. Dalam NKRI, sebutan “negara kesatuan” menunjukkan bahwa….. a. Dalam Negara Indonesia ada wilayah yang berstatus sebagai Negara b. Wilayah yang memiliki ciri khas khusus dimungkinkan berstatus Negara c. Wilayah-wilayah di Indonesia mempunyai kedaulatan d. Dalam Negara Indonesia tidak ada wilayah yang berstatus sebagai negara e. Dalam Negara Indonesia dimungkinkan ada wilayah berstatus Negara 19. Dari berbagai macam norma yang ada di masyarakat, norma yang mempunyai saksi yang nyata dan tegas yaitu norma..... a. hukum b. agama c. kesopanan d. kesusilaan e. adat 20. Salah satu bentuk sanksi bagi pelanggar norma hukum yaitu..... a. Memperoleh hukuman sesuai norma agama b. Memperoleh cemoohan c. Dikucilkan dalam masyarakat d. Memperoleh hukuman penjara e. Diusir dari lingkungan masyarakat 21. Suatu aturan hidup yang berisi perintah dan larangan serta petunjuk / anjuran yang berasal dari tuhan tentang kebenaran merupakan pengertian..... a. Agama b. Hukum c. Kesopanan d. Kesusilaan e. Adat 22. Organ atau lembaga yang menjalankan fungsi dan tugas peradilan yaitu..... a. Mahkamah b. Peradilan c. Kehakiman d. Pengadilan e. Kejaksaan 23. Tindakan terorisme termasuk dalam bentuk pelanggaran norma..... a. Hukum b. Agama c. kesopanan d. kesusilaan e. Adat 24. Korupsi yaitu….. a. Mengadakan perjalanan dinas dengan uang negara b. Mendapatkan hadiah sebagai imbalan atas prestasinya c. Memberikan hadiah kepada teman kerja d. Mendapatkan oleh-oleh dari orang lain e. Menyelewengkan uang dan barang negara 25. Perbedaan pengadilan sipil dengan militer yaitu..... a. aparat yang menanganinya b. kewenangan mengadili c. dasar hukum yang mengaturnya d. pihak-pihak yang terperkara e. masalah yang diadili 26. Faktor yang menjadi penyebab korupsi yaitu.…. a. kerakusan dan keserakahan b. dilakukan lebih dari satu orang c. berhubungan dengan kekuasaan d. merahasiakan motif e. berlindung dibalik pembenaran hukum 27. Bentuk penyalahgunaan yang mengakibatkan terjadinya korupsi yaitu..... a. Rasa simpati b. Kerja sama c. Dukungan d. Penyogokan e. Solidaritas 28. UU nomor 30 tahun 2002 berisi tentang..... a. Tata cara pelaksanaan dan peran serta masyarakat b. Tata cara pemeriksaan kekayaan penyelengara negara c. Penyelengara negara yang beresih dan berwibawa d. Pemberantasan tindak pidana korupsi e. Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas 29. Hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah tuhan yang maha esa yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi, baik oleh setiap individu, masyarakat maupun negara adalah pengertian dari..... a. Adat istiadat b. Hukum c. HAM d. Norma e. NKRI 30. Diskriminasi rasial atau politik ppartheid merupakan tindakan yang melanggar HAM. Peristiwa tersebut pernah terjadi di negara.... a. Rusia b. Jepang c. Jerman d. Italia e. Afrika selatan 31. Di indonesia, lembaga yang memiliki tugas untuk mengembangkan pelaksanaan HAM yaitu.... a. KPK b. LBH c. BPK d. LSM e. KOMNAS HAM 32. HAM bagi bangsa indonesia telah dijamin secara tegas pelaksanaannya dalam UUD 1945 khususnya..... a. Pasal 26 - 28 b. Pasal 22 - 30 c. Pasal 27 - 37 d. Pasal 27 - 34 e. Pasal 27 - 28 33. Salah satu peran serta masyarakat dalam upaya penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia yaitu.... a. Membatasi kebebasan beragama b. Tidak main hakim sendiri c. Tidak menghargai perbedaan pendapat d. Mendiskriminasi suku tertentu e. Melindungi pelaku pelanggaran HAM 34. Berikut ini merupakan contoh peran siswa dalam menegakan HAM yaitu.... a. Memusuhi teman sekolah b. Mengejek teman c. Mendengarkan teman berpedapat d. Ikut tawuran pelajar e. Merokok di lingkungan sekolah 35. Peran serta pemerintah dalam upaya penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia yaitu.... a. Memperlambat penanganan kasus pelanggaran HAM b. Memberi pelayanan hukum yang rumit c. Secara aktif memberi seminar atau penyuluhan mengenai kesadaran hukum d. Aparat hukum yang mengabaikan prosedur kerja e. Membatasi keleluasaan LBH Lembaga Bantuan Hukum 36. Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pengakuan HAM di Indonesia yaitu..... a. Sempitnya wilayah pemukiman b. Keramahan masyarakat c. Status sosial yang beragam d. Banyaknya anak kecil e. Tingginya jumlah penduduk 37. Di bawah ini merupakan contoh pelanggaran HAM di lingkungan keluarga yaitu.... a. Berdiam diri pada saat mendapat perlakuan yang termasuk pelanggaran HAM b. Berprilaku sesuai dengan nilai-nilai HAM c. Tidak menyekolahkan anak d. Bekerja sama dengan Komnas HAM e. Melakukan kontrol terhadap pemerintah 38. Tujuan penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui lembaga peradilan yaitu.... a. Menyebarkan wawasan nasional HAM b. Mengadakan kerjasam regional dalam rangka memajukan HAM c. Mengkaji berbagai instrumen PBB tentang HAM d. Membantu pelaksanaan HAM e. Meningkatkan perlindungan HAM 39. Di bawah ini merupakan salah satu hambatan dalam penegakan HAM yaitu.... a. aparatur hukum kurang tegas b. gaji hakim yang rendah c. jumlah aparat penegak hukum masih minim d. kurang tegasnya penegakkan HAM e. perundang-undangan mengenai HAM masih kurang jelas 40. Contoh pelanggaran HAM di indonesia yaitu.... a. Kasus gayus b. Pristiwa tanjung priuk 1984 c. Tsunami di aceh d. Kebakaran di wilayah Palmerah e. Banjir bandang di jakarta utara B. Soal Esai / Uraian 1. Sebutkan unsur terbentuknya suatu negara! 2. Jelaskan proses terjadinya negara secara primer! 3. Sebutkan bentuk-bentuk nilai menurut prof. Notonegoro! 4. Sebutkan empat macam norma yang berlaku di masyarakat! 5. Sebutkan macam-macam HAM! Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda 1 C 9 A 17 E 25 D 33 B 2 C 10 B 18 D 26 A 34 C 3 E 11 C 19 A 27 D 35 C 4 C 12 E 20 D 28 D 36 C 5 D 13 B 21 A 29 C 37 C 6 E 14 E 22 D 30 E 38 E 7 D 15 B 23 A 31 E 39 E 8 A 16 C 24 E 32 E 40 B Soal Esai / Uraian 1. Unsur terbentuknya negara antara lain penduduk /rakyat, pemerintah berdaulat, wilayah, dan pengakuan negara lain deklaratif 2. Terjadinya negara secara primer antara lain fase persekutuan manusia, fase kerajaan, fase negara, fase negara demokrasi dan diktatur 3. Menurut prof. Dr. Notonegoro pembagian nilai terdiri dari nilai material, nilai vital, nilai kerohanian, 4. Macam-macam norma terdiri dari norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, norma agama. 5. Macam-macam HAM yaitu hak asasi ekonomi atau hak milik, hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi persamaan hukum, hak asasi perlakuan tata cara peradilan perlindungan hukum, hak asasi sosial dan kumpulan soal PKn kelas X semester 1 dan kunci jawaban. Semoga kemampuan kita tentang materi yang ada pada mata pelajaran Pkn bisa meningkat. Silahkan download soal di atas melalui link berikut.
50Contoh Soal PKN Kelas 11 Semester 1 Tentang Sistem Hukum dan Lembaga Peradilan di Indonesia (PG+Essay) SMA/MA/SMK/MAK K13 Edisi Revisi Bagian ke-2 - Soal-soal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI Semester ganjil Bagian kedua ini merupakan lanjutan 50 contoh soal pkn kelas 11 tentang sistem dan lembaga peradilan kurikulum 2013 Bab 3 sebelumnya (soal pilihan ganda nomor 1-10).
50+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA Semester Ganjil Terbaru - Hai Sahabat pada kesempatan kali ini admin ingin berbagi soal lagi, kali ini admin menyiapkan 50 soal, Kemaren admin juga telah menyiapkan soal PKN. Namun soal yang admin bagikan kali ini untuk adik adik yang sedang duduk dibangku kelas 10 SMA/MA. Oiya Sebelum kita mengenal lebih jauh seperti apa manfaat/pentingnya pendidikan kewarga negaraan unntuk kita sebagai anak bangsa, kita harus memahami dulu apa pengertian pendidikan kewarga negaraan PKN. Pengertian pendidikankewarganegaraan PKN Kata kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut Civicus. Selanjutnya, kata Civicus diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata Civic yang artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata Civic lahir kata Civic yaitu ilmu kewarganegaraan, dan Civic Education, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Pelajaran Civics atau kewarganegaraan telah dikenal di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda dengan nama Burgerkunde. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut. 50+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA Semester Ganjil Terbaru Sementara itu,siswa/ mahasiswa sebagai anak bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadi yang memahami pendidikan kewarganegaraan dan menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Karna Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. Pendidikan Kewarganegaraan menurut Depdiknas 200649, adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Djahiri 1994/199510 Tujuan pendidikan kewarga negaraan Adalah sebagai berikut Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuann dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Secara khusus. Tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan menurut Sapriya 2001, tujuan pendidikan Kewarga negaraan adalah Partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya system politik yang sehat serta perbaikan masyarakat. Tujuan umum pelajaran PKn ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan “warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati” Somantri, 2001279. Djahiri 199510 mengemukakan bahwa melalui Pendidikan Kewarganegaraan siswa diharapkan Mampu Memahami dan menguasai secara nalar konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah, dasar ideology dan pandangan hidup Negara kesatuan republic Indonesia NKRI. Memahami secara langsung apa itu konstitusi UUD NKRI 1945 dan hukum yang berlaku dalam Negara RI. Menghayati dan meyakini tatanan dalam moral yang termuat dalam butir diatas. Mengamalkan dan membakukan hal-hal diatas sebagai sikap perilaku diri dan kehidupannya dengan penuh keyakinan dan nalar. Secara umum, menurut Maftuh dan Sapriya 200530 bahwa, Tujuan negara mengembangkan Pendiddikan Kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik to be good citizens, yakni warga negara yang memiliki kecerdasan civics inteliegence baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab civics responsibility; dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Setelah menelaah pemahaman dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, maka dapat saya simpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada penanaman konsep Kenegaraan dan juga bersifat implementatif dalam kehidupan sehari - hari. Adapun harapan yang ingin dicapai setelah pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini, maka akan didapatkan generasi yang menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. FUNGSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Membantu siswa/mahasiswa sebagai generasi muda untuk memperoleh pemahaman cita-cita nasional /tujuan Negara. Siswa/mahasiswa sebagai genersi baru Dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelsaikan masalah pribadi, masyarakat dan negara. Dapat mengapresiasikan cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas. 4Wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NKRI 1945. Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA 50+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA Semester Ganjil Terbaru - Bagi sahabat bospedia dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA.. SELAMAT MENGUNDUH YAA... Berikut bospedia memberikan Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA PETUNJUK UMUM 1. Tulis namamu di sudut kanan atas 2. Bacalah setiap soal dengan teliti. 3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah. 4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada Pengawas/Guru A. Berilah tanda silang x didepan huruf a,b atau c didepan jawaban yang benar ! 1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berada di bawah koordinasi menteri.... a. Kesehatan b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c. Koordinator Bidang Perekonomian d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak e. Lingkungan Hidup Jawaban a 2. Menurut Zul Afdi Ardian, pada hakikatnya pembagian kekuasaan dapat dibagi dalam dua cara, yaitu secara.... a. vertikal dan horizontal b. sentralisasi dan desentralisasi c. legislatif dan eksekutif d. legislatif dan yudikatif e. eksekutif dan yudikatif Jawaban a 3. Kekuasaan untuk membuat undang-undang disebut kekuasaan.... a. yudikatif b. eksekutif c. legislatif d. parlementer e. presidensial Jawaban c 4. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang disebut kekuasaan.... a. yudikatif b. eksekutif c. legislatif d. parlementer e. presidensial Jawaban b 5. Landasan hukum kementerian Negara Republik Indonesia adalah.... a. pasal 17 UUD 1945 b. pasal 18 UUD 1945 c. pasal 19 UUD 1945 d. pasal 20 UUD 1945 e. pasal 21 UUD 1945 Jawaban a 6. Di bawah ini yang merupakan kementerian yang mengatur urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah.... a. Kementerian Hukum dan HAM b. Kementerian Keuangan c. Kementerian Perindustrian d. Kementerian Pertahanan e. Kementerian Dalam Negeri Jawaban d 7. Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurusi masalah kependudukan dan keluarga berencana yaitu.... a. ANRI b. BKKBN c. BKPN d. BMKG e. BIN Jawaban b 8. Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya disebut.... a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Luar Negeri c. Kementerian Pertahanan d. Kementerian Koordinator e. Kementerian Hukum dan HAM Jawaban d 9. Di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu.... a. Kementerian koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan b. Kementerian koordinator Bidang Perekonomian c. Kementerian koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat d. Kementerian Kesehatan e. Kementerian Sekretariat Negara Jawaban e 10. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian adalah pengertian pembagian kekuasaan menurut.... a. Jimly Asshidiqie b. Zul Afdi Ardian c. John Locke d. Montesquieu e. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim Jawaban e 11. Organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya disebut.... a. daerah b. regional c. negara d. pemerintah e. lembaga Jawaban c adalah kekuatan dari sekelompok manusia yagn berada atau tinggal di wilayah suatu negara adalah pengertian negara menurut.... a. Robert Mac Iver b. George Jellineck c. Sunarko d. Miriam Budiardjo e. Joko Sutono Jawaban b 13. Negara memiliki kekuatan fisik secara legal merupakan sifat negara yang .... a. monopolis b. memaksa c. mencakup semua d. bilateral e. multilateral Jawaban b 14. Negara sebagai organisasi kekuasaan terdiri atas jabatan-jabatan dan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaannya. Pernyataan tersebut merupakan definisi negara sebagai.... a. organisasi kekuasaan b. organisasi politik c. organisasi kesusilaan d. negara intergralistik e. negara federal Jawaban a 15. Suatu negara memiliki susunan masyarakatnya kesatuan, segala golongan, dan berhubungan erat dengan yang lainnya sebagai suatu kesatuan merupakan ciri.... a. negara federal b. negara komunis c. negara integralistik d. negara serikat e. negara sosialis Jawaban c 16. Negara dalam menetapkan tujuan bersama rakyatnya merupakan sifat negara yang.... a. monopoli b. memaksa c. mencakup semua d. bilateral e. multilateral Jawaban a 17. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 1. memaksa 2. monopoli 3. mencakup semua 4. kesatuan 5. demokrasi Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan sifat hakikat negara menurut Miriam Budiardjo, yaitu.... a. 1, 2, dan 3 b. 2, 3, dan 4 c. 3, 4, dan 5 d. 2, 4, dan 5 e. 1, 2, dan 5 Jawaban a 18. Semua orang yang menjadi penghuni suatu negara disebut.... a. rakyat b. penduduk c. warga negara d. bukan penduduk e. orang asing Jawaban a 19. Mereka yang berada atau tinggal di wilayah suatu negara hanya untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud menetap disebut.... a. rakyat b. penduduk c. warga negara d. bukan penduduk e. bukan warga negara Jawaban d 20. Mereka yang secara hukum sebagai anggota negara dan mengakui bahwa pemerintahan negara itu adalah pemerintahan yang sah disebut.... a. warga negara b. bukan warga negara c. rakyat d. penduduk e. bukan penduduk Jawaban a 21. Wilayah NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang merupaksal pasal....UUD 1945 a. 24 b. 25A c. 25B d. 25C e. 26 Jawaban b 22. Berikut ini yang merupakan batas alamiah wilayah daratan suatu negara, kecuali.... a. sungai b. danau c. pegunungan d. lembah e. pagar tembok Jawaban e 23. Di bawah ini yang termasuk ke dalam batas buatan wilayah daratan suatu negara adalah.... a. sungai b. pegunungan c. danau d. patok besi e. lembah Jawaban d 24. Perairan berupa samudera, laut, selat, danau, dan sungai disebut.... a. wilayah daratan b. wilayah lautan c. wilayah udara d. wilayah negara e. wilayah teritorial Jawaban b 25. Tokoh yang mengembangkan konsepsi pokok tentang kelautan Res nullius, yaitu.... a. John Sheldon b. Hugo de Groot c. Montesuieu d. Miriam Budiardjo e. John Locke Jawaban a 26. Konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara, yaitu.... a. res communis b. res nullius c. res sanguinis d. res soli e. res teritorial Jawaban b 27. Konferensi hukum laut internasional III diselenggarakan pada tahun.... a. 1980 b. 1981 c. 1982 d. 1983 e. 1984 Jawaban c 28. Wilayah laut suatu negara yang jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai disebut.... a. batas laut teritorial b. batas zona bersebelahan c. zona ekonomi ekslusif d. batas landas benua e. batas regional kelautan Jawaban c 29. Wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu disebut.... a. wilayah daratan b. wilayah lautan c. wilayah udara d. wilayah ekstrateritorial e. wilayah negara Jawaban d 30. Tokoh yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamanannya adalah.... a. Schacter b. Cooper c. Hugo de Groot d. John Sheldon e. Fauchille Jawaban a 31. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Perindustrian 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Pertanian 5. Kementerian Luar Negeri 6. kementerian Kehutanan 7. kementerian Pertahanan Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, yaitu.... a. 1 dan 2 b. 2 dan 3 c. 3 dan 5 d. 5 dan 7 e. 6 dan 7 Jawaban d 32. Di bawah ini yang termasuk ke dalam kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah adalah.... a. Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup b. Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan c. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Sosial d. Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga e. Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan Rakyat Jawaban d 33. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dan korupsi, kolusi, serta nepotisme menurut UU Republik Indonesia nomor..... a. 25 Tahun 1999 b. 26 Tahun 1999 c. 27 Tahun 1999 d. 28 Tahun 1999 e. 29 Tahun 1999 Jawaban d 34. Penyelenggaraan negara dalam arti sempit, yaitu.... a. eksekutif b. legislatif c. yudikatif d. konstitutif e. eksaminatif Jawaban a 35. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter merupakan kekuasaan.... a. konstitutif b. eksekutif c. legislatif d. yudikatif e. moneter Jawaban e 36. Tokoh yagn mempelopori konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara adalah.... a. Huge de Groot b. Jhon Sheldon c. Miriam Budiardjo d. Sunarko e. George Jellineck Jawaban b 37. Konferensi hukum laut internasional III diselenggarakn oleh PBB pada.... a. 10 Desember 1982 b. 11 Desember 1982 c. 12 Desember 1982 d. 13 Desember 1982 e. 14 Desember 1982 Jawaban a 38. Wilayah udara itu haruslah sampai pada ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengangkat balon dan pesawat udara, merupakan pengertian dari.... a. teori keamanan b. teori pengawan cooper c. teori udara bebas d. teori lepas landas e. teori udara Jawaban e 39. Batas wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan langsung dengan.... a. Pulau Kalimantan b. Timor Leste c. Samudera Hindia d. Samudera Atlantik e. Papua Nugini Jawaban e 40. Proses permohonan kewarganegaraan oleh warga negara asing menjadi warga negara suatu negara disebut.... a. naturalisasi b. deportasi c. imigrasi d. imigrasi e. transmigrasi e. sosialisasi Jawaban a 41. Jelaskan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu! Jawaban menurut Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Prancis mengemukakan teorinya yang disebut trias politica. Dalam bukunya yang berjudul L’esprit des Lois pada tahun 1748 menawarkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesquieu tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga bagian, yaitu a. Kekuasaan legislatif membuat undang-undang b. Kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang c. Kekuasaan yudikatif mengadii jika terjadi pelanggaran atas undang-undang 42. Jelaskan yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif! Jawaban - Kekuasaan legislatif adalah membuat undang-undang - Kekuasaaan eksekutif adalah melaksanakan undang-undang - Kekuasaaan yudikatif adalah mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang 43. Sebutkan pembagian kekuasaan secara horizontal! Jawaban a. kekuasaan konstitutif b. kekuasaan eksekutif c. kekuasaan legislatif d. kekuasaan yudikatif e. kekuasaan eksaminatif f. kekuasaan moneter 44. Sebutkan contoh lembaga pemerintah nonkementerian! Jawaban a. Badan Intelijen Negara BIN b. Badan Narkotika Nasional BNN c. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG d. Badan Urusan Logistik BULOG e. Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI f. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM 45. Jelaskan menurut pendapatmu tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan! Jawaban Pancasila dalam kedudukannya sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai-nilai atau norma untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama segala perundang-undangan termasuk proses reformasi segala bidang dewasa ini, dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara. 46. Sebutkan pengertian negara menurut Miriam Budiardjo! Jawaban pengertian negara menurut Miriam Budiardjo adalah organisasi kekuasaan atau integrasi kekuasaan politik, ia terorganisasi pokok kekuasaan politik. 47. Sebutkan hakikat negara mneurut Miriam Budiardjo! Jawaban Menurut Miriam Budiardjo 1984, sifat hakikat negara mencakup hal-hal berikut. a. sifat memaksa b. sifat monopoli c. sifat mencakup semua all-embracing 48. Jelaskan perbedaan penduduk dan bukan penduduk! Jawaban penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal menetap berdomisili di suatu wilayah tertentu. Sedangkan bukan penduduk, mereka berada atau tinggal di wilayah suatu negara untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud bertempat tinggal menetap. 49. Jelaskan dua konsepsi pokok tentang wilayah lautan! a. Res nullius, yaitu konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Tokohnya ialah John Sheldon 1584-1654 dari Inggris b. Res communis, yaitu konsepsi yang beranggapan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini telah dikembangkan oleh Hugo de Groot Grotius dari Belanda tahun 1608 dalam buku Mare Liberum Laut Bebas karena konsepsi inilah Grotius dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional. 50. Sebukan pasal 28E dan pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang kebebasan beragama! Jawaban Pasal 28E 1 Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. 2 Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 3 Setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat Pasal 29 1 Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa 2 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya 50+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA Semester Ganjil Terbaru ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!! Baca juga yang sejenis 50+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 11 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 50+ Contoh Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 80+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 60+ Contoh Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 40+ Contoh Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 45+ Contoh Soal Essay PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 45+ Contoh Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 40+ Contoh Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru Pencarian yang paling banyak dicari soal uts pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya soal uts pkn kelas 10 semester 2 kurikulum 2013 soal pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya kurikulum 2013 soal uts pkn kelas 10 semester 1 kurikulum 2013 soal dan jawaban uts pkn kelas 10 semester 2 soal pilihan ganda pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya kurikulum 2013 kisi kisi uts pkn kelas 10 2018/2019/2020/2021 soal pkn kelas 10 semester 2 kurikulum 2013 pdf 2018,2019,2020,2021,2022 Facebook Kirim Pesan
Лаշቴδէβ ուξАχ аψаПреቢеፁስна υፏиጰатр ጩιй
Ըծуሉеко ዊοህኙիд ዚኟатፑዬኄщ ልуОшотрюմ стዖдонοзաш диλአнаσοв
Վоտዙճοሀε гեлը фуպεразዣоσашисιγ еζаφաщумሴжጨኂዖኚхрωኟ ዒ εтвеб
ፊм всюժըዷУፄецጴпоշек սасеξяՋуናу есዞհитр ну
Assalamualaikumwarahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk rekan-rekan pendidik semuanya. Bagi bapak dan Ibu Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang membutuhkan Soal PKn Kelas 10 Semester 1 Kurikulum 2013 beserta Kunci Jawabannya silahkan anda ambil saja di bawah ini. Kunci Jawaban Pkn Kelas 11 Kurikulum 2013.
55+ Contoh Soal Essay PKN Kelas 10 SMA/MA Semester Ganjil Terbaru - Halo sahabat bospedia yang baik hati. Pada kesempatan kali ini admin ingin berbagi Soal Essay PKN sebanyak 55 soal, Kemaren admin baru saja mempersiapkan soal UTS PKN, namun untuk kali ini hanya soal Essay saja. Soal yang admin bagikan ini sudah termasuk rangkuman dari kumpulan materi soal kelas 10 SMA/MA sehingga bisa dijadikan acuan untuk pembuatan soal. Adik adik juga bisa mempelajarinya untuk dijadikan refrensi. Oiya Sebelum kita mengenal lebih jauh seperti apa manfaat/pentingnya pendidikan kewarga negaraan unntuk kita sebagai anak bangsa, kita harus memahami dulu apa pengertian pendidikan kewarga negaraan PKN. Pengertian pendidikankewarganegaraan PKN Kata kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut Civicus. Selanjutnya, kata Civicus diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata Civic yang artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata Civic lahir kata Civic yaitu ilmu kewarganegaraan, dan Civic Education, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Pelajaran Civics atau kewarganegaraan telah dikenal di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda dengan nama Burgerkunde. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut. 55+ Contoh Soal Essay PKN Kelas 10 SMA/MA Semester Ganjil Terbaru Sementara itu,siswa/ mahasiswa sebagai anak bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadi yang memahami pendidikan kewarganegaraan dan menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Karna Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. Pendidikan Kewarganegaraan menurut Depdiknas 200649, adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Djahiri 1994/199510 Tujuan pendidikan kewarga negaraan Adalah sebagai berikut Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuann dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Secara khusus. Tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan menurut Sapriya 2001, tujuan pendidikan Kewarga negaraan adalah Partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya system politik yang sehat serta perbaikan masyarakat. Tujuan umum pelajaran PKn ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan “warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati” Somantri, 2001279. Djahiri 199510 mengemukakan bahwa melalui Pendidikan Kewarganegaraan siswa diharapkan Mampu Memahami dan menguasai secara nalar konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah, dasar ideology dan pandangan hidup Negara kesatuan republic Indonesia NKRI. Memahami secara langsung apa itu konstitusi UUD NKRI 1945 dan hukum yang berlaku dalam Negara RI. Menghayati dan meyakini tatanan dalam moral yang termuat dalam butir diatas. Mengamalkan dan membakukan hal-hal diatas sebagai sikap perilaku diri dan kehidupannya dengan penuh keyakinan dan nalar. Secara umum, menurut Maftuh dan Sapriya 200530 bahwa, Tujuan negara mengembangkan Pendiddikan Kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik to be good citizens, yakni warga negara yang memiliki kecerdasan civics inteliegence baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab civics responsibility; dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Setelah menelaah pemahaman dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, maka dapat saya simpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada penanaman konsep Kenegaraan dan juga bersifat implementatif dalam kehidupan sehari - hari. Adapun harapan yang ingin dicapai setelah pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini, maka akan didapatkan generasi yang menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. FUNGSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Membantu siswa/mahasiswa sebagai generasi muda untuk memperoleh pemahaman cita-cita nasional /tujuan Negara. Siswa/mahasiswa sebagai genersi baru Dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelsaikan masalah pribadi, masyarakat dan negara. Dapat mengapresiasikan cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas. 4Wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NKRI 1945. Soal Essay PKN Kelas 10 SMA/MA 55+ Contoh Soal Essay PKN Kelas 10 SMA/MA Semester Ganjil Terbaru - Bagi sahabat bospedia dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal Essay PKN Kelas 10 SMA/MA ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal Essay PKN Kelas 10 SMA/MA.. SELAMAT MENGUNDUH YAA... Berikut bospedia memberikan Soal Essay PKN Kelas 10 SMA/MA PETUNJUK UMUM 1. Tulis namamu di sudut kanan atas 2. Bacalah setiap soal dengan teliti. 3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah. 4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada Pengawas/Guru A. Jawablah soal dibahwah ini dengan benar! 1. Jelaskan pengertian pembagian kekuasaan! Jawaban pembagian kekauasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh negara untuk memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya menjadi beberapa bagian legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk diberikan kepada beberapa lembaga negara untuk menghindari pemusatan kekuasaaan wewenang pada satu pihak atau lembaga. 2. Jelaskan pengertian kekuasaan eksekutif menurut John Locke! Jawaban kekuasaan eksekutif menurut John Locke adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Pemegang kekuasaan ekseskutif harus melaksanakan undang-undang dengan baik agar pelaksanaan kekuasaan dalam pemerintahan berjalan lancar. 3. Sebutkan tugas dan wewenang menteri-menteri secara umum! Jawaban a. Memimpin departemen sesuai tugas pokok yang ditetapkan pemerintah dan membina aparatur departemen yang dipimpinnya. b. Menentukan kebijakan pelaksanaan bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden. c. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan departemen, instansi, dan organisasi terkait lainnya untuk memecahkan persoalan yang timbul. 4. Sebutkan tugas dan wewenang presiden! Jawaban a. Membuat undang-undang bersama MPR b. Menetapkan peraturan pemerintah c. Memegang kekuasaan yang tertinggi, yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. d. Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR. e. Menyatakan keadaan berbahaya f. Mengangkat dan menerima penempatan duta konsul negara lain dengan memerhatikan pertimbangan DPR g. Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung h. Memberikan amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan DPR i. Memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur denga undang-undang. j. Mengangkat dan memberhentikan menteri k. Mengajukan RUU APBN kepada DPR. 5. Bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia! Jawaban sistem pemerintahan yang bisa disebut juga sebagai sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945, tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian Bangsa Indonesia. Namun, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran trias politica Montesquieu. Ajaran trias politica tersebut adalah tentang tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada suatu badan mandiri, artinya masing-masing badan itu satu sama lain tidak dapat saling memengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggungjawaban. 6. Jelaskan pembagian kekuasaan menurut Zul Afdi Ardian! Jawaban Ada dua cara pembagian kekuasaan menurut Zul Afdi Ardian, yaitu secara vertikal dan horizontal. a. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuaaan menurut tingkatnya. Maksudnya, pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam suatu negara federal. b. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Dalam pembagian ini lebih menitikberatkan pada pembedaaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif Zul Afdi Ardian, 199462. 7. Tuliskan perbedaan konsep pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dengan konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu! Jawaban John Locke, dalam bukunya yang berjudul Two Treaties of Government mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Menurut beliau agar pemerintah tidak sewenang-wenang, maka harus ada pembedaan pemegang kekuasaan-kekuasaan ke dalam tiga macam kekuasaaan, yaitu a. Kekuasaan legislatif membuat undang-undang b. Kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang c. Kekuasaan federatif melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Pendapat John Locke inilah yagn mendasari munculnya teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan absolut dalam suatu negara. Sedangkan, Montesquieu berpendapat lain. Menurut Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Prancis mengemukakan teorinya yang disebut trias politica. Dalam bukunya yang berjual L’esprit des Lois pada tahun 1748 menawarkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesquieu tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahaan kekuaaan negara ke dalam tiga bagian, yaitu a. Kekuasaan legislatif membuat undang-undang b. Kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang c. Kekuasan yudikatif mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang. 8. Tuliskan isi landasan hukum pemerintahan daerah dalam pasal 18 ayat 1 UUD 1945! Jawaban “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan ketentuan terebut, pembagian kekuasaan secara vertikal menunjukkan pembagian kekuaaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. 9. Sebutkan pembagian kekuasaan secara horizontal! Jawaban a. Kekuasaan konstitutif b. Kekuasaan eksekutif c. Kekuasaan legislatif d. Kekuasaan yudikatif e. Kekuasaan eksaminatif f. Kekuasaan moneter 10. Sebutkan beberapa lembaga pemerintah nonkementrian yang ada di Indonesia! Jawaban a. Badan Intelijen Negara BIN b. Badan Narkotika Nasional BNN c. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG d. Badan Urusan Logistik BULOG e. Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI f. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM 11. Jelaskan pengertian negara menurut Robert Mac Iver! Jawaban Menurut Mac Iver, negara adalah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingan yang dipimpin oleh akal dari suatu kekuasaan yang berdaulat. 12. Sebutkan perbedaan res nullius dan res communis! Jawaban Res nullius merupakan konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Tokohnya ialah John Sheldon 1584-1654 dari Inggris. Sedangkan, Res communis merupakan konsepsi yang beranggapan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini telah dikembangkan oleh, Hugo de Groot Grotius dari Belanda tahun 1608 dalam buku Mare Liberum Laut Bebas karena konsepsi inilah Grotius dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional. 13. Sebutkan pasal yang mengatur pertahanan dan keamanan negara serta bunyinya! Jawaban usaha pertahanan dan keamanan negara, tercantum dalam Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Selain itu, juga terdapat dalam Pasal 30. Pasal 30 1 Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2 Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung 3 Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5 Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. 14. Uraikan bunyi Pasal 28 E ayat 1 dan 2! Jawaban Negara menjamin kebebasan beragama bagi rakyatnya. Hal ini dijamin oleh konstitusi negara, yaitu pasal 28E 1 Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2 Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 15. Jelaskan apa saja cara-cara yang dapat dilakukan oleh warga negara dalam usaha bela negara untuk mempertahankan NKRI? Jawaban a. Pendidikan kewarganegaraan b. Pelatihan dasar kemiliteran c. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib d. Pengabdian sesuai profesi. 16. Jelaskan yang dimaksud dengan pertahanan dan keamanan! Jawaban pertahanan dan keamanan negara merupakan unsur pokok dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Negara melibatkan warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara sebaai bentuk hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Bela negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gannguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang pelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kwajaibanwarga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Keamanan merupakan istilah yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana “bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan”. Dalam kajian tradisonal, keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik militer yang berasal dari luar. 17. Jelaskan yang dimaksud dengan res communis! Jawaban Res communis merupakan konsepsi yang beranggapan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini telah dikembangkan oleh, Hugo de Groot Grotius dari Belanda tahun 1608 dalam buku Mare Liberum Laut Bebas karena konsepsi inilah Grotius dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional. 18. Sebutkan bunyi pasal yang mengatur tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia! Jawaban Wilayah NKRI menurut pasal 25A UUD 1945 adalah sebuah negara kepulauan yagn berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Wilayah NKRI menurut pasal 18 ayat 1 UUD 1945 dibagi atas daerah-daerah provinsi dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 19. Sebutkan bentuk-bentuk batas wilayah daratan! Jawaban batas wilayah daratan suatu negara dengan wilayah daratan negara lain dapat berbentuk a. Batas alamiah, sepert sungai, danau, pegunungan, lembah, dan hutan b. Batas buatan, seperti pagar tembok, patok besi, pagar kawat berduri, dan pos penjagaan c. Batas secara geografis, batas berdasarkan geofisika, yaitu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Misalnya batas geografis Indonesia adalah 60o LU, 110o LS, 95o BT dan 141o BT. 20. Jelaskan yang dimaksud wilayah ekstrateritorial! Jawaban wialayah ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yagn berada di luar wilayah negara itu. Menurut hukum internasional yagn mengacu pada Kongres Wina 1815 dan Kongres Aachen 1818, perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain merupakan wilayah ekstrateritorial. 21. Jelaskan definisi negara sebagai organisasi politik! Jawaban Mac Iver dalam bukunya The Modern State menyatakan bahwa, negara sebagai organisasi politik merupakan suatu perkumpulan sosial yang mempunyai fungsi memelihara keteriban, menghormati kepribadian warga negara, melindungi rakyat, dan menciptakan kesejahteraan umum. Menurut pandangannya, negara sama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya, yaitu melaksanakan kehendak anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini membedakan antara negara dan organisasi kemasyarakatan selain negara bahwa negara dilengkapi kekuasaan tertinggi kedaulatan. 22. Jelaskan pengertian negara menurut Miriam Budiardjo! Jawaban definisi negara menurut Miriam Budiardjo adalah organisasi kekuasaan atau integrasi kekuasaan politik, ia terorganisasi pokok kekuasaan politik 23. Sebutkan hakikat negara menurut Miriam Budiardjo! Jawaban menurut Prof. Miriam Budiardjo 1984, sifat hakikat negara mencakup hal-hal sebagai berikut a. Sifat memaksa b. Sifat monopoli c. Sifat mencakup semua all-embracing 24. Sebutkan teori negara berdaulat di udara! Jawaban Teori negara berdaulat di udara sebagai berikut. a. Teori keamanan b. Teori pengawasan c. Teori udara 25. Jelaskan yang dimaksud pemerintahan yang berdaulat! Jawaban pemerintahan yang berdaulat adalah penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan negara di negara tersebut. Pemerintah tersebut mempunyai kedaulatan ke dalam maupun ke luar. 26. Jelaskan yang dimaksud dengan sistem politik! Jawaban sistem politik diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. 27. Sebutan komponen-komponen suprastruktur politik Indonesia! Jawaban Lembaga suprastruktur politik Indonesia menurut UUD 1945 meliputi MPR, DPR, DPD, presiden danwakil presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya seperti menteri, jaksa, polisi, dan TNI. 28. Sebutkan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah! Jawaban tugas dan wewenang DPD yaitu a. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun pemerintah. c. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang pajak, pendidikan, dan agama. d. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. e. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. f. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. 29. Sebutkan kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung menurut UUD 1945! Jawaban adapun kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung menurut pasal 24A UUD 1945, sebagai berikut. Pasal 24A 1 Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 30. Sebutkan fungsi partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia! Jawaban beberapa fungsi partisipasi politik adalah sebagai berikut. a. Sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan masyarakat. b. Sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenuhi akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. c. Sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus. Dalam hal ini, orang berpartisipasi dalam politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek dan tender, dan melancarkan karir bagi jabatannya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai akan makin mendorong partisipasinya dalam politik. d. Sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kekuasaan batin perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan. 31. Sebutkan hak-hak anggota DPR! Jawaban Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki beberapa hak, yaitu a. Hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah b. Hak angket, yaitu hak DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah c. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah. d. Hak inisiatif, yaitu hak anggota DPR untuk mengajukan usul rancangan undang-undang kepada pemerintah. e. Hak amademen, yaitu hak anggota DPR utuk mengadakan perubahan terhadap suatu rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah. f. Hak bertanya, yaitu hak anggota DPR untuk menyampaikan pertanyaan kepada pemerintah g. Hak budget, yaitu hak anggota DPR utuk mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. h. Hak petisi, yaitu hak DPR untuk menyampaikan usul dan pendapat kepada pemerintah i. Hak imunitas, yaitu hak anggota DPR untuk tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat DPR. J. Hak protokoler, yaitu hak anggota DPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. k. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. l. Hak membela diri dalam proses peradilan m. Hak keuangan dan administratif. 32. Sebutkan unsur-unsur partisipasi politik! Jawaban unsur-unsur partisipasi politik, yaitu a. Adanya kegiatan, yaitu kegiatan warga negara baik perorangan maupun kelompok. b. Adanya unsur sukarela, artinya dilakukan secara ikhlas dan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun. c. Dilakukan secara legal, artinya tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Memiliki tujuan, yaitu memilih pemimpin/pejabat negara dan memengaruhi kebijakan pemerintah/tindakan penguasa. Kegiatan tersebut meliputi memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai/kelompok kepentingan, dan mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah maupun anggota partai. 33. Sebutkan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945! Jawaban a. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR b. Dewan Perwakilan Rakyat DPR c. Dewan Perwakilah Daerah DPD d. Presiden dan Wakil Presiden e. Badan Pemeriksa Keuangan BPK f. Mahkamah Konstitusi MK g. Mahkamah Agung MA h. Komisi Yudisial KY 34. Sebutkan tujuh jenis-jenis rapat MPR! Jawaban a. Rapat paripurna majelis b. Rapat gabungan pimpinan majelis dengan pimpinan-pimpinan komisi atau panitia Ad Hoc majelis c. Rapat pimpinan majelis d. Rapat badan pekerja majelis e. Rapat Komisi majelis f. Rapat panitia Ad Hoc majelis g. Rapat fraksi majelis 35. Sebutkan tugas-tugas Mahkamah Konstitusi! Jawaban Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar c. Memutus pembubaran partai politik d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum e. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden. 36. Sebutkan prinsip pokok yang terkandung dalam demokrasi Pancasila! Jawaban a. Pemerintahan berdasarkan hukum b. Perlindungan terhadap hak asasi manusia c. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah d. Pelaksanaan pemilihan umum e. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. f. Keseimbangan antara hak dan kewajiban g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional 37. Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi DPD! Jawaban DPD mempunyai fungsi a. Pengaturan usul, ikut dalam pembahasan, dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. b. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. 38. Sebutkan tugas BPK berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23E ayat 1! Jawaban Berdasarkan UUD 1945 pasal 23E ayat 1 bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang bebas dan mandiri”. Sesuai pasal ini, BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang. 39. Jelaskan yang dimaksud partisipasi politik! Jawaban Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, namun ikut serta dalam kegiatan politik yang telah dibuat. 40. Sebutkan kekuasaan MPR berdasarkan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 3 hasil amandemen! Jawaban a. Melakukan perubahan dan menetapkan UUD b. Melantik presiden dan/atau wakil presiden c. Memberhentikan presiden/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. 41. Sebutkan lima hal yang menjadi urusan pemerintah pusat! Jawaban hal-hal yang menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu a. Politik luar negeri b. Pertahanan c. Keamanan d. Yustisi e. Moneter dan fiskal nasional f. Agama 42. Jelaskan yang dimaksud dengan desentralisasi! Jawaban desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. 43. Jelaskan perbedaan otonomi daerah dan daerah otonom! Jawaban otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna da hasil guna penyelenggaraan pemerintah, dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun daerah otonom adalah kesatuan masyarakat yagn mempunyai batas tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia. 44. Sebutkan tugas-tugas DPRD kabupaten/kota! Jawaban tugas DPRD kabupaten/kota, yaitu a. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama kepala daerah. b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD kabupaten yang diajukan oleh kepala daerah. c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD kabupaten. d. Mengusulakn pengangkatan kepala dan wakil kepala daerah kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengakuan dan/atau pemberhentian. e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah. f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten. h. Meminta laporan keterangan pertangungg jawaban kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah kabupaten. i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. 45. Sebutkan hak-hak yang dimiliki DPRD kabupaten/kota! Jawaban hak-hak DPRD yaitu a. Hak interpelasi b. Hak angket c. Hak menyatakan pendapat d. Hak untuk mengatur dalam peraturan tata tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 46. Jelaskan perbedaan antara pemerintah pusat dan daerah! Jawaban Pemerintah pusat adalah pemerintah yang memegang kendali pusat atau menyusun dengan membagi-bagi wilayah pemerintah daerah. Adapun pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 47. Sebutkan tugas presiden dalam bidang legislatif! Jawaban tugas presiden dalam bidang legislatif, yaitu a. Memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR UUD 1945 pasal 5 ayat 1. b. Berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU UUD 1945 pasal 22 ayat 1. 48. Jelaskan susunan organisasi setwapres! Jawaban susunan organisasi setwapres a. Sekretaris wakil presiden b. Deputi bidang politik c. Deputi bidang ekonomi d. Deputi bidang kesra e. Deputi bidang dukungan pengawasan pelanggaran, pemerintahan dan pembangunan f. Deputi bidang administrasi 49. Jelaskan perbedaan antar menteri koordinator dengan menteri departemen! Jawaban menteri koordinator mempunyai tugas untuk mengubungkan atau melakukan kerja sama antara satu menteri dengan menteri yang lainnya. Adapun menteri departemen adalah menteri yang memimpin departemen. 50. Sebutkan tugas dari menteri koordinator! Jawaban Tugas menteri koordinator melakukan kerja sama antara satu menteri dengan menteri yang lainnya. 51. Jelaskan tentang hak DPRD! Jawaban hak-hak DPRD, yaitu a. Hak interpelasi b. Hak angket c. Hak menyatakan pendapat d. Hak untuk mengatur dalam peraturan tata tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 52. Sebutkan tiga unsur pokok yang terkandung dalam pengertian otonomi daerah! Jawaban tiga unsur pokok dalam otonomi daerah a. Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakat daerahnya sendiri. b. Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah c. Otonomi daerah masih dalam lingkup atau kerangka NKRI bukan bertujuan membentuk negara dalam negara. 53. Sebutkan keuntungan dari otonomi daerah! Jawaban keuntungan otonomi daerah a. Masyarakat di daerah merasa diberi tanggung jawab yang lebih untuk membangun daerahnya sendiri. b. SDA dan SDM yang terdapat di daerah menjadi lebih diberdayakan. c. Prioritas pelaksanaan pembangunan sesuai dengan cita-cita dan keinginan masyarakat. d. Pengawasan masyarakat terhadap pembangunan lebih efektif e. Kebijakan yang diambil pemerintah menjadi lebih sesuai dengan ciri, karakter, dan tradisi daerah setempat. f. Masyarkat di daerah makin terpacu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. 54. Jelaskan apa saja syarat-syarat yang diperlukan dalam membentuk daerah otonom! Jawabansyarat-syarat membentuk daerah otonom baru a. Syarat administrasi b. Syarat teknis c. Syarat fisik kewilayahan. 55. Sebutkan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004! Jawaban tujuan diberlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2004, yaitu untuk mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya 55+ Contoh Soal Essay PKN Kelas 10 SMA/MA Semester Ganjil Terbaru ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!! Baca juga yang sejenis 50+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 11 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 50+ Contoh Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 80+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 60+ Contoh Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 40+ Contoh Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 45+ Contoh Soal Essay PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 45+ Contoh Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 40+ Contoh Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru Pencarian yang paling banyak dicari soal Essay pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya soal Essay pkn kelas 10 semester 2 kurikulum 2013 soal pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya kurikulum 2013 soal Essay pkn kelas 10 semester 1 kurikulum 2013 soal dan jawaban uts pkn kelas 10 semester 2 soal pilihan ganda pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya kurikulum 2013 kisi kisi uts pkn kelas 10 2018/2019/2020/2021 soal pkn kelas 10 semester 2 kurikulum 2013 pdf 2018,2019,2020,2021,2022 Facebook Kirim Pesan .
  • oavfgo1m8b.pages.dev/307
  • oavfgo1m8b.pages.dev/127
  • oavfgo1m8b.pages.dev/42
  • oavfgo1m8b.pages.dev/248
  • oavfgo1m8b.pages.dev/164
  • oavfgo1m8b.pages.dev/81
  • oavfgo1m8b.pages.dev/36
  • oavfgo1m8b.pages.dev/211
  • oavfgo1m8b.pages.dev/134

    • soal pkn kelas 10 bab 1 beserta jawabannya kurikulum 2013